Surabaya - GMNI Jatim Tegas Tolak Wacana Pilkada Lewat DPRD, Dinilai Ancam Hak Politik Rakyat

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jawa Timur menyatakan penolakan keras terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD yang diusulkan Partai Golkar. GMNI menilai gagasan tersebut berbahaya bagi demokrasi dan berpotensi merampas hak politik rakyat secara sistematis.

Ketua DPD GMNI Jawa Timur, Hendra Prayogi, menegaskan bahwa mahalnya biaya pilkada bukan disebabkan oleh partisipasi rakyat, melainkan oleh praktik internal partai politik sejak proses pencalonan.

Baca Lainnya :

• Retrebusi Pantai Slopeng Diduga Tak Sesuai Perda, Kepala Disbudporapar Angkat Bicara0
• Ratusan Tambak Udang di Sumenep Belum Berizin, DPRD Dorong Penertiban0
• Dana Insentif Guru Diduga Dipotong Oknum, DPRD Sumenep Minta Korban Segera Lapor0
• Pesan Tahun Baru dr. Erliyati untuk Warga Sumenep: Jaga Kesehatan Sejak Dini0
• PMII UNIBA Madura Tantang Disbudporapar Tindak Tegas News Year Party Tak Berizin0

“Pilkada mahal itu bukan karena rakyat, tapi karena partai politik. Mahar politik dan pembiayaan kandidat justru menjadi akar persoalan. Jangan rakyat yang dikorbankan,” tegas Hendra, Rabu (7/1/2026).

Menurut GMNI, mengembalikan pilkada melalui DPRD bukan solusi, melainkan langkah mundur yang mengancam kualitas demokrasi karena menghilangkan hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung.

“Pilkada tidak langsung bukan jawaban. Yang dibutuhkan adalah penegakan hukum yang tegas, pengawasan ketat, dan regulasi yang transparan serta adil,” lanjutnya.

Hendra mengingatkan agar isu mahalnya pilkada tidak dijadikan dalih untuk mencabut hak konstitusional warga negara. Demokrasi, kata dia, menempatkan rakyat sebagai penentu utama, bukan sekadar penonton keputusan elite.

GMNI Jatim juga menilai wacana pilkada melalui DPRD bertentangan dengan semangat Reformasi 1998, yang diperjuangkan dengan pengorbanan besar demi membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya.

“Mengembalikan pilkada ke DPRD sama saja dengan mengingkari amanat reformasi,” tegas Hendra.

Ia juga menepis klaim bahwa pilkada tidak langsung akan menghapus praktik politik uang. Menurutnya, money politics justru berpotensi berpindah ke ruang yang lebih sempit dan elitis.

“Politik uang tidak hilang, hanya berpindah ke level elite,” tandasnya.

GMNI Jatim menegaskan akan terus menolak segala bentuk demokrasi elitis yang mengabaikan keterlibatan rakyat.

“Kami ingin demokrasi tetap hidup. Rakyat harus tetap menjadi subjek utama, bukan korban kebijakan politik,” pungkas Hendra.