Sumenep, Angkasatunews.com — Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Kangean (GMK) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Pemerintah Kabupaten Sumenep, Selasa (25/6). 

Dalam demonstrasi tersbut, GMK menolak rencana survei seismik migas oleh PT Gelombang Seismik Indonesia (GSI) dan PT Kangean Energy Indonesia (KEI) yang rencananya akan dilaksanakn di wilayah Kepulauan Kangean.

Masa menyuarakan penolakan terhadap kegiatan eksplorasi migas yang dinilai berpotensi merusak ekosistem laut dan mengancam ruang hidup masyarakat Kangean. Mereka membawa spanduk bertuliskan "Tolak Survei Seismik Migas Kangean" dan mengecam keras kebijakan pemerintah yang dinilai abai terhadap dampak ekologis dan sosial di kawasan tersebut.

Baca Lainnya :

• M. Wakil menjadi delegasi UNIBA Madura laksanakan sosialisasi internasional di krabi Thailand.0
• Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kota Sumenep Gelar Khitan Massal Anak Sholih ke-40
• Ketua Kopri PMII UNIBA Madura Soroti Lonjakan Kasus Kekerasan Seksual: Ini Harus Jadi Alarm Kolektif0
• Tolak Survei Seismik 3D, Begini Kata Pemuda Kangean0
• GREEN LEGACY 2025: Warisan Hijau dari Mahasiswa UNIBA Madura untuk Indonesia0

“Aktivitas eksplorasi seismik ini tidak hanya mengganggu ekosistem laut yang rapuh, tetapi juga mengancam sumber penghidupan nelayan serta merusak tatanan budaya masyarakat Kangean yang sudah berlangsung selama ratusan tahun,” ujar salah satu orator dari GMK dalam aksi tersebut.

Mereka juga menuding bahwa keberadaan PT KEI selama bertahun-tahun tidak membawa kontribusi signifikan terhadap pembangunan wilayah. Infrastruktur dasar seperti rumah sakit dan jalan masih minim, sementara masyarakat harus menempuh perjalanan jauh ke daratan untuk mengakses pelayanan kesehatan.

Dalam pernyataan sikapnya, GMK menyampaikan tiga tuntutan utama:

1. Mendesak pemerintah pusat untuk membatalkan seluruh kegiatan survei seismik migas oleh PT GSI dan PT KEI di Pulau Kangean.

2. Meminta Pemerintah Kabupaten Sumenep mencabut seluruh bentuk persetujuan atas kegiatan eksplorasi migas di wilayah Kangean.

3. Menuntut pemerintah mengeluarkan sikap resmi penolakan terhadap survei seismik migas di Kangean sebagai bentuk keberpihakan kepada rakyat, bukan korporasi.

GMK juga menilai sikap diam pemerintah daerah selama ini merupakan bentuk pengabaian terhadap konstitusi dan tanggung jawab perlindungan lingkungan hidup.

“Kami tidak menolak pembangunan, tapi kami menolak kehancuran. Jangan bungkus eksploitasi dengan dalih pembangunan jika yang terjadi justru ketimpangan dan kerusakan lingkungan,” tegas GMK dalam pernyataan tertulisnya.

Aksi berjalan damai dan mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Mahasiswa berjanji akan terus mengawal isu ini dan menggalang dukungan dari berbagai elemen masyarakat sipil.