Sumenep, 10 November 2025 - DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumenep dengan tegas menolak rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto. GMNI menyebut langkah tersebut sebagai bentuk pemutihan sejarah, upaya sistematis untuk membalik luka menjadi jasa dan mengganti ingatan kolektif bangsa dengan narasi kekuasaan.

Ketua DPC GMNI Sumenep, Roni Ardiyanto, menegaskan bahwa pemberian gelar tersebut bukan sekadar penghargaan simbolik, melainkan ancaman langsung terhadap kesadaran sejarah rakyat.

“Bagaimana mungkin pelaku pelanggaran HAM, pembatasan demokrasi, penjarahan kekayaan negara, dan represi terhadap rakyat kecil kemudian disebut pahlawan? Ini penghinaan terhadap mereka yang mati, hilang paksa, dipenjara, dan dibungkam. Ini penghinaan terhadap sejarah bangsa itu sendiri,” ujarnya lantang.

Baca Lainnya :

• Sindiran Pedas Alif Rofiq di Hari Jadi Sumenep, Dari Migas hingga Infrastruktur Rusak0
• Berapa Uang Pemkab Sumenep yang Diendapkan di Bank?0
• Semangat Pemuda Tercermin di Kain Batik Canteng Koneng0
• Demo Jilid II GMNI Sumenep Ke BPN0
• Antusiasme Tinggi, Jamaah ABJ Tour dan Travel Terus Bertambah0

Roni menegaskan bahwa Orde Baru bukan sekadar rezim yang mematikan demokrasi, tetapi juga menciptakan ketimpangan ekonomi yang masih membelenggu kehidupan rakyat sampai hari ini.

“Pemberian gelar ini bukan soal kenangan masa lalu. Dampaknya hidup hari ini. Petani masih kalah dari oligarki tanah. Buruh masih dibayar murah sementara pemilik modal menumpuk keuntungan. Itu warisan siapa?” katanya.

GMNI Sumenep menilai keputusan ini sebagai bagian dari operasi politik jangka panjang untuk melunakkan wajah Orde Baru dan mengembalikan dominasi kekuatan yang dulu menindas rakyat.

“Jika sejarah bisa dipoles, maka ketidakadilan dapat dilegalkan. Jika pelaku kekerasan bisa disebut pahlawan, maka suara korban bisa dihapus. Kita tidak akan tinggal diam,” tegas Roni.

GMNI Sumenep menyerukan kepada organisasi mahasiswa, elemen gerakan rakyat, akademisi, seniman, dan masyarakat sipil untuk membangun gelombang penolakan.

“Ini bukan sekadar soal nama dan gelar. Ini tentang siapa yang kita akui sebagai pembela rakyat, dan siapa yang selama ini menindas rakyat. Kita tahu posisinya. Kita tahu berpihak pada siapa.”